SEJARAH
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DINAMIKA TRANSPORTASI DI
INDONESIA
DARI MASA KE MASA
KESIMPULAN
Sejarah, kata Aristoteles, adalah suatu siklus.1 Dari masa ke masa mayarakat selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri, sellau berupaya menjadi lebih baik dari yang sudah-sudah. Ini berarti bahwa masa lampau tidak lenyap tanpa bekas ketika masa dating menjadi kenyataan masa kini. Ini berarti bahwa dalam sejarah ada kesinambungan dan perubahan. Struktur yang berupa pola peran dan interaksi yang dilandasi sistem nilai tertentu cenderung berkesinambungan dari masa ke masa, tetapi peristiwa yang berintikan manusia dan perbuatannya cenderung mengubah struktur itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan baru yang saling bergantian dari masa ke masa. Sejarah atau perubahan, dengan demikian, adalah suatu hasil interaksi antara struktur dan peristiwa.
Kebenaran
falsafah sejarah tersebut di atas, kebenaran falsafah sejarah tersebut di
atas,
secara empiris terkandung dalam sejarah Departemen Perhubungan yang membentang
dari tahun 1945 hingga kini. Bentuk awal Departemen Perhubungan yang lahir
dalam kancah perjuangan adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen
Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Menteri Abikusno Tjokrosuyoso. Namun
hal ini tidak berlangsung lama, karena Departemen Perhubungan dan Departemen
Pekerjaan Umum tidak lagi dijabat oleh orang yang samayang merangkap tugas
seperti sebeumnya. Urusan perhubungan dan pekerjaan umum kini berada di bawah
dua pejabat yang berbeda yaitu Kementrian Perhubungan dipimpin oleh Ir.
Abdulkarim dan Kementrian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Ir. Putuhena. Sesuai
dengan nama yang disandangnya, Departemen Perhubungan mengurusi msalah
perhubungan. Keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia sangat jelas
terlihat ketika mereka melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19
Desember 1948. Dalam agresinya tersebut, Belanda berhasil menguasaiYogyakarta
dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam kondisi darurat
ini, Dinas Telegrap sebagi salah satu Jawatan dalam Departemen Perhubungan
berhasil
menjalankan
tugasnya yang sangat berdampak penting bagi kelangsungan tegaknya Indonesia
saat itu. Dinas Telegrap berhasil mengirim berita terakhir ke Bukittinggi yang ditujukan
kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara dari Presiden Soekarno yang isinya memberi
wewenang untuk membentuk suatu pemerintahan darurat. Selanjutnya dibentuklah
Kabinet Darurat dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan
Ir. Indratjaja sebagai Menteri Perhubungan dan merangkap sebagai Menteri Kemakmuran.
Sejak awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas RIS tahun 1949,
Departemen Perhubungan memiliki wewenang untuk mengatur perhubungan laut,
udara, darat, perkeretaapian serta pos, telegraf, dan telekomunikasi dan
masingmasing sektor tersebut diurus oleh jawatan-jawatannya sendiri yang berada
di bawah struktur organisasi Departemen Perhubungan. Titik berat yang menjadi
perhatian Departemen Perhubungan pada era 1945-1949 adalah perhubungan darat
karena diantara beberapa sektor perhubungan lainya seperti laut maupun udara
belum bisa menjadi sarana optimal. Angkatan laut masih terbatas jalur operasinya
karena sebagian besar wilayah lautan Indonesia dikuasai oleh tentara sekutu, termasuk
Belanda sehingga hubungan interinsuler ada dalam kekuasaan mereka.
Perkeretaapian
menjadi perhatian utama dalam mengelola perhubungan darat pada masa itu karena
jaringan angkutan darat lainnya seperti bus, truk, mobil dapat dikatakan tidak ada
karena semu lat angkut bermotor masih dikuasai Jepang.
Pembenahan
perkeretaapian sebagai sarana darat utama saat itu bukanlah suatu hal yang
mudah untjuk dilakukan sebab tingkat kerusakan kereta api sukup signifikan.
Pada
masa Demokrasi Liberal ini terjadi perubahan bagi Departemen Perhubungan
secara
kelembagaan, yaitu dibetuknya Departemen Perhubungan Laut pada masa Kabinet Djuanda.
Dengan adanya departemen tersebut, maka urusan laut yang sebelumnya menjadi
tanggung jawab Departemen Perhubungan, kini menjadi terpisah dan ditangani secara
mandiri oleh Departemen Perhubungan Laut. Dalam rangka menguasai pelayaran secara
menyeluruh, diputuskan bahwa sudah tiba waktunya bagi pemerintah untuk mendirikan
perusahaan pelayaran. Oleh karena itu pada tahun 1952, Ir. Djuanda selaku Menteri
Perhubungan menetapkan berdirinya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang
mulai beroperasi dengan 16 buah kapal milik Perpuska dan 45 kapal yang baru dibeli.
Berdasarkan
keputusan Presiden RI No. 153 tanggal 10Juli 1959, Soekarno kemudian membentuk
kabinet baru yang dikenal dengan sebutan Kabinet Kerja I. dalam Kabinet Kerja I
ini terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan negara.
Istilah
Departemen Perhubungan tidak lagi digunakan dan sebagai gantinya dikenal dengan
sebutan Kementrian Distribusi dengan J. Leimena menjabat sebagai menterinya. Perubahan
yang cukup signifikan bagi Departemen Perhubungan terjadi pada masa pemerintahan
Demokrasi Terpimpin ini. Pada era ini, urusan perhubungan laut, udara, dan
darat serta komunikasi tidak lagi berada secara keseluruhan di bawah wewenang Departemen
Perhubungan, tetapi terpecah-pecah ke dalam beberapa Departemen yang baru
terbentuk pada era tersebut. Nama Departemen Perhubungan dalam Kabinet Kerja I tidak
lagi ada tetapi diganti dengan istilah Bidang Distribusi yang menangani perhubungan
laut, perhubungan darat, pos, dan telekomunikasi, perhubungan udara serta perdagangan.
Sedangkan pada Kabinet Kerja II, urusan perhubungan berada di bawah bidang
Distribusi yang terdiri dari Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi,
Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Udara, dan Departemen
Perdagangan. Dalam Kabinet Kerja IV, istilah Bidang Distribusi diganti dengan
Kompartemen Distribusi yang antara lain terdiri dari Departemen Perhubungan darat,
Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut dan Departemen
Perhubungan
Udara. Sedangkan pada masa Kabinet Dwikora, perhubungan laut tidak lagi masuk
dalam Kompartemen Distribusi tetapi dibentuk kompartemen sendiri yaitu Kompartemen
Maritim yang meliputi Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan
Pengolahan Produksi Hasil Laut, serta Departemen Industri Maritim. Perubahan
terjadi lagi dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnakan I, yaitu terpisahnya urusan
pos dan telekomunikasi dengan perhubungan darat. Dalma kabinet ini dibentuk departemen
baru yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi dibawah Kompartemen Distribusi.
Selanjutnya dalam susunan Kabinet Dwikora yang disempernakan II kembali terjadi
lagi perubahan.
Urusan-urusan
perhubungan yang sebelumnya didistribusikan dalam beberapa departemen, kini
disatukan kembali dalam Departemen Perhubungan. Dalam masa awal Orde Baru
Struktur Organisasi Departemen Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan I, II, dan
III adalah meliputi Menteri Perhubungan, Sekertaris Jenderal Departemen
Perhubungan, Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut dan Direktorat Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Lembaga
Metereologi dan Geofisika berada di bawah Direktorat Perhubungan Udara sampai
dengan tahun 1972 karena pada tahun 1973 dipindahkan dari Direktorat
Perhubungan Udara ke departemen Perhubungan.
Penataan
demi penataan yang dilakukan dalam Departemen Perhubungan dengan
menyesuaikan struktur dan citranya,
sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Konsolidasi
yang dilakukan sejak tahun 1945 hingga sekarang menghasilkan sebuah Departemen
yang besar. Aspek manajemennya ditingkatkan dengan cara menaikkan kualitas
sumber daya manusia, teknologi serta sistemnya. Tidak kurang pentingnya dalam
masa konsolidasi itu adalah perhatian yang sangat banyak diberika kepada upaya
untuk mempertahankan solidaritas atau integrasi di antara para pegawai. Dalam
suatu “perusahaan” yang terutama bergerak dibidang jasa transportasi, etika
kerja menyatupadukan para pegawainya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan etis serta
kewajiban-kewajiban timbal balik.
Seluruhnya ini terbungkus dalam suatu
keyakinan, bahwa apa yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan adalah demi
kepentingan bangsa Indonesia. Ketidaklancaran transportasi akan berdampak pada
seluruh bidang baik ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Pada setiap saat yang kritis dalam sejarah Departemen Perhubungan yang
menyangkut perkembangan transportasi dari masa ke masa telah berhasil mebawa
Departemen Perhubungan Republik Indonesia pada tahapan yang lebih baik. Inilah
hikmah yang dapat dipetik dari sejarah Departemen Perhubungan yang dalam
kesehariaannya mengatur transportasi hingga ke pelosok
Indonesia,
dan daerah terpencil sekalipun.
SEKIAN
DAN TERIMA KASIH