keputusan menteri perhubungan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

27-Jul-2017
By Alpinyasir

BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1296, 2015 KEMENHUB. Kendaraan Bermotor. Pengujian

Berkala.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 133 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151, Pasal 153 ayat (5), Pasal 157, Pasal 161 ayat (3), Pasal 164 ayat (3), Pasal 166 ayat (3), Pasal 167 ayat (5), Pasal 171, Pasal 174 ayat (4), Pasal 182, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun www.peraturan.go.id 2015, No.1296 2 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di

atas rel.

2. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan

untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

3. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang

memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk

pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima

ratus) kilogram.

www.peraturan.go.id

3 2015, No.1296

4. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki

tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk

pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)

kilogram.

5. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian

atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

6. Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil

penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada

pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun

barang.

7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji

dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor,

kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan

terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

8. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan

secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta

gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

9. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang

seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang

untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

10. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang

dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh

kendaraan bermotor penariknya.

11. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB

adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang

diperbolehkan menurut rancangannya.

12. Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut

JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut

muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

13. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah

berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang

diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

14. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI

adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut

muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

15. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat

dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.

16. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

www.peraturan.go.id

2015, No.1296 4

17. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh

seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/atau

keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk

melaksanakan tugas keprofesionalannya.

18. Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan

dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan

penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga

pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan

dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji

kendaraan bermotor.

19. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang

pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang

telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau

keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang

yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

20. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat

pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.

21. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah

proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu

unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi

persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan

bermotor.

22. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disebut SUT adalah sertifikat

sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan,

kereta tempelan telah lulus uji tipe.

23. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah

sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta

gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau

diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai

dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji

Tipe.

24. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

26. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan

kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;

www.peraturan.go.id

5 2015, No.1296

b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan

pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor,

kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;

c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi

dengan fasilitas dan peralatan pengujian;

b. pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas

maupun peralatan pengujian harus dilakukan sesuai kebutuhan;

c. pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang

memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor;

d. pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara pengujian

berkala kendaraan bermotor;

e. lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus sesuai

dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini;

f. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melaksanakan

pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan.

g. hasil uji berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat

dipertanggung jawabkan;

h. fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan

baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian

selalu dalam kondisi yang layak pakai;

i. peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;

j. kapasitas dan fasilitas peralatan pengujian harus sesuai dengan

jumlah, jenis, dan ukuran kendaraan bermotor dan/atau kereta

gandengan dan/atau kereta tempelan yang diuji;

k. harus tersedia sistem informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan

bagi pemohon pengujian berkala dan terintegrasi secara nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGUJIAN BERKALA

KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

(1) Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan,

dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji

berkala.

www.peraturan.go.id

2015, No.1296 6

(2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;

b. uji berkala pertama; dan

c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 5

(1) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan pada Unit Pelaksana Uji

Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling

lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor yang pertama kali.

(2) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk kereta gandengan dan kereta

tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan

Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat

belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.

(3) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak

diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama

kali.

(4) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan

dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya

SRUT.

(5) Uji Berkala Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan

selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengajuan permohonan

pendaftaran, pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis

kendaraan wajib uji, pemberian nomor uji Kendaraan Bermotor dan

pembuatan kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

Kendaraan bermotor asing yang wajib uji berkala dan digunakan di

Indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:

a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;

www.peraturan.go.id

7 2015, No.1296

b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor;dan

c. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 9

(1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan

kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka

pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis

kendaraan bermotor.

(2) Tata cara pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai tata urut pemeriksaan untuk mencapai

hasil yang optimal.

Pasal 10

(1) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja

minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.

(2) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji.

BAB IV

PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN

PENGUJIAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 11

(1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi:

a. susunan;

b. perlengkapan;

c. ukuran;

d. rumah-rumah;

e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan

peruntukannya; dan

f. berat kendaraan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat

bantu.

(3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit meliputi:

www.peraturan.go.id

2015, No.1296 8

a. nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;

b. nomor dan tipe motor penggerak;

c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa

saluran bahan bakar;

d. kondisi sistem converter kit bagi kendaraan bermotor yang

menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;

e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;

f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;

g. kondisi sistem suspensi;

h. kondisi sistem rem utama;

i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;

j. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan;

k. kondisi kaca spion;

l. kondisi spakbor;

m. bentuk bumper;

n. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;

o. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;

p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk

mobil bus; dan

q. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai

kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.

(4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. kondisi penerus daya;

b. sudut bebas kemudi;

c. kondisi rem parkir;

d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;

e. fungsi penghapus kaca;

f. tingkat kegelapan kaca;

g. fungsi klakson;

h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;

i. ukuran kendaraan;

j. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses

keluar darurat khusus untuk mobil bus;

www.peraturan.go.id

9 2015, No.1296

k. teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, BBG, listrik, panas

menjadi tenaga penggerak).

(5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta

tempelan paling sedikit meliputi:

a. pengukuran berat;

b. pengukuran dimensi; dan

c. pemeriksaan konstruksi.

Pasal 12

(1) Pemeriksaan susunan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap :

a. rangka landasan;

1) roda kelima (Fifth wheel) untuk mobil barang yang dirancang

untuk menarik kereta tempelan sesuai ISO;

2) alat penggandeng (Towing Eye) untuk mobil barang yang

dirancang untuk menarik kereta gandengan yang memiliki

gerakan terbatas sesuai ISO.

b. motor penggerak meliputi sumber energi seperti bahan bakar

minyak, bahan bakar gas, listrik dan kombinasi bahan bakar

minyak dengan listrik (hybrid).

c. sistem pembuangan;

d. sistem penerus daya;

e. sistem roda-roda;

f. sistem suspensi;

g. sistem alat kemudi;

h. sistem rem;

i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya terdiri atas :

1) lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;

2) lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;

3) lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar

kelap-kelip;

4) lampu rem berwarna merah;

5) lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;

6) lampu posisi belakang berwarna merah;

7) lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda

www.peraturan.go.id

2015, No.1296 10

kecuali untuk Sepeda Motor;

8) lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di

bagian belakang Kendaraan berwarna putih;

9) lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua

dengan sinar kelap-kelip;

10) lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna

putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang

lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk

bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;

11) alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan

pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan

Bermotor.

j. Komponen pendukung terdiri atas :

1) Pengukur kecepatan;

2) Kaca spion;

3) Penghapus kaca;

4) Klakson;

5) Spakbor;

6) Bumper.

7) Pengarah angin, untuk mobil barang bak muatan tertutup.

(2) Pemeriksaan perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan

terhadap :

a. sabuk keselamatan;

b. ban cadangan;

c. segitiga pengaman;

d. dongkrak;

e. pembuka roda;

f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan

Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumahrumah;

dan

g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

h. perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat

pemadam kebakaran ringan, untuk mobil bus.

(3) Pemeriksaan ukuran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi pemeriksaan terhadap :

www.peraturan.go.id

11 2015, No.1296

a. panjang kendaraan;

b. lebar kendaraan;

c. tinggi kendaraan;

d. jarak sumbu kendaraan;

e. julur depan (Front Over Hang);

f. julur belakang (Rear Over Hang)

g. sudut pergi kendaraan; dan

h. jarak bebas kendaraan (ground clearance).

i. jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah

untuk mobil bus;

j. lebar anak tangga untuk mobil bus;

k. tinggi ruang penumpang untuk mobil bus;

l. lebar pintu untuk mobil bus;

m. ukuran tempat keluar darurat untuk mobil bus;

n. lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar

untuk mobil barang;

o. jarak bak muatan terhadap kabin untuk mobil barang;

p. jarak sumbu untuk sumbu ganda atau triple pada mobil barang

dan/atau mobil bus;

q. tinggi bak muatan untuk mobil barang;

r. lebar lorong (Gang Way) untuk mobil bus;

s. jarak antar tempat duduk untuk mobil bus;

t. lebar tempat duduk.

(4) Pemeriksaan rumah-rumah kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi pemeriksaan

terhadap :

a. kaca;

b. pintu berikut engsel;

c. badan kendaraan, tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing

dan tidak berkarat (tidak korosi);

d. bumper

e. perisai kolong;

f. konstruksi tempat duduk;

g. tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

www.peraturan.go.id

2015, No.1296 12

Bagian Kedua

Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 13

(1) Pengujian persyaratan laik jalan paling sedikit meliputi uji:

a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;

b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;

c. kemampuan rem utama;

d. kemampuan rem parkir;

e. kincup roda depan;

f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;

g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan

h. kedalaman alur ban;

i. daya tembus cahaya pada kaca.

(2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta

tempelan paling sedikit meliputi:

a. uji kemampuan rem;

b. kedalaman alur ban; dan

c. uji sistem lampu.

BAB V

FASILITAS DAN PERALATAN UJI BERKALA

Bagian Kesatu

Fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 14

(1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor harus berupa fasilitas pada

lokasi yang bersifat tetap.

(2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. bangunan gedung pengujian;

b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;

c. jalan keluar-masuk;

d. lapangan parkir;

e. bangunan gedung administrasi;

www.peraturan.go.id

13 2015, No.1296

f. pagar;

g. fasilitas penunjang untuk umum;

h. fasilitas listrik;

i. lampu penerangan;

j. pompa air dan menara air.

(3) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai

bangunan khusus.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, konstruksi, dan

spesfikasi teknis fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus melakukan

perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian

berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara

insidentil.

(2) Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pengujian berkala

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 16

(1) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor meliputi:

a. peralatan utama; dan

b. peralatan penunjang.

(2) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

paling sedikit meliputi:

a. alat uji emisi gas buang;

b. alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester);

c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;

d. alat uji rem;

e. alat uji lampu;

f. alat uji kincup roda depan;

g. alat uji penunjuk kecepatan;

h. alat pengukur kedalaman alur ban;

www.peraturan.go.id

2015, No.1296 14

i. alat pengukur berat;

j. alat pengukur dimensi;

k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;

(3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi;

a. kompresor udara;

b. generator set;

c. peralatan bantu, antara lain :

1) palu;

2) senter;

3) alat bantu uji dimensi;

4) alat untuk pengambilan foto berwarna kendaran wajib uji;

5) alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil

uji pada kartu uji;

6) alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara

digital.

7) Toolkit.

(4) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti

perkembangan teknologi kendaraan bermotor.

Pasal 17

(1) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melakukan

perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan pengujian

berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara

insidentil.

(2) Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengujian berkala

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis, perawatan,

pemeliharaan dan perbaikan peralatan uji berkala kendaraan bermotor

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

www.peraturan.go.id

15 2015, No.1296

Bagian Ketiga

Kalibrasi Peralatan Uji

Pasal 19

(1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilakukan kalibrasi secara

berkala 1 (satu) tahun sekali.

(2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal.

(3) Petugas kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki

kompetensi di bidang kalibrasi peralatan uji.

(4) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak

melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hasil uji berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.

(5) Pernyataan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan

oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

(1) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

dikenakan biaya sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan

kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang

bersangkutan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kalibrasi alat uji diatur dengan peraturan

Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Pembangunan Fasilitas dan Peralatan Pengujian

Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 22

(1) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan

bermotor dilakukan oleh:

a. Gubernur untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta

b. Bupati/Walikota untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan

Bermotor milik pemerintah kabupaten/kota;

c. Agen Pemegang Merek untuk Unit Pelaksana Uji Berkala

Kendaraan Bermotor milik Agen Pemegang Merek

www.peraturan.go.id

2015, No.1296 16

d. Swasta untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

milik swasta.

(2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum memiliki kemampuan

anggaran untuk melakukan pembangunan fasilitas dan peralatan

pengujian berkala kendaraan bermotor, Direktur Jenderal wajib

mengumumkan atau menawarkan kepada pihak Agen Pemegang

Merek dan Swasta untuk melakukan investasi pembangunan fasilitas

dan peralatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 23

Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus mendapat

persetujuan dan pengesahan dari Direktur Jenderal.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan fasilitas dan peralatan

pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dengan peraturan Direktur

Jenderal.

BAB VI

TENAGA PENGUJI

Bagian Kesatu

Kompetensi Tenaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 25

(1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji

yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor

secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan

tanda kualifikasi teknis penguji.

(2) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan

pelatihan dibidang pengujian kendaran bermotor serta lulus uji

kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.

(3) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh

Direktur Jenderal.

(4) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh Indonesia.

Pasal 26

Setiap tenaga penguji dalam menjalankan tugas harus:

a. mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji secara benar.

b. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya.

www.peraturan.go.id

17 2015, No.1296

Pasal 27

(1) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat

dicabut apabila:

a. melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki;

b. tidak mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji pada saat

menjalankan tugas pengujian;

c. melakukan hal–hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan

wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan instansi dan/atau

masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya;

d. dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan menghindari

kegiatan-kegiatan yang menurut tugas dan sifatnya harus diikuti

oleh tenaga penguji;

e. melaksanakan tugas pengujian menyimpang dari ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas

lainnya;

g. tidak ditugaskan lagi pada bidang pekerjaan yang terkait dengan

pengujian kendaraan bermotor;

h. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);

(2) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana

diatur dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

a. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari

kalender.

b. Dalam hal penguji Kendaraan Bermotor tidak mengindahkan

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenai

denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Selain dikenai denda sebagaimana dimaksud pada huruf b,

dilakukan pembekuan sertifikat kompetensi.

d. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembekuan

sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud huruf c, penguji

kendaraan bermotor tidak mengindahkan kewajibannya, sertifikat

kompetensinya dicabut.

(3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana

diatur dalam ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h dilakukan sanksi

www.peraturan.go.id

2015, No.1296 18

pencabutan sertifikat kompetensi tanpa didahului peringatan tertulis,

denda administratif dan pembekuan sertifikat kompetensi.

(4) Dalam hal sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji

kendaraan bermotor dicabut dengan alasan-alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tenaga penguji yang bersangkutan

dinyatakan bukan sebagai tenaga penguji kendaraan bermotor dan

tidak memiliki hak, wewenang dan tanggung jawab sebagai penguji

kendaraan bermotor;

(5) Tenaga penguji yang sertifikat kompetensi pengujinya dicabut karena

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf h,

maka tenaga penguji tersebut selain harus mematuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) juga dikenakan sanksi

tambahan berupa:

a. Tidak boleh ditugaskan lagi sebagai tenaga penguji pada

lingkungan unit pelaksana, atau instansi pembina dan pengawas

pengujian kendaraan bermotor;

b. Tidak boleh diusulkan kembali sebagai calon tenaga penguji

kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan

Tenaga Penguji

Pasal 28

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai tenaga penguji berkala

kendaraan bermotor, sekurang-kurangnya meliputi:

a. usia paling rendah 21 tahun;

b. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan dalam

bidang otomotif atau mesin.

c. memiliki surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan pengujian

kendaraan bermotor dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang

ditetapkan oleh Menteri.

d. memiliki Surat Izin Mengemudi golongan B1 atau B2.

e. lulus uji kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor sesuai

jenjang kompetensi yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 29

Usulan pengangkatan tenaga penguji berkala kendaraan bermotor

diajukan oleh :

a. Gubernur untuk calon penguji berkala kendaraan bermotor pada Unit

Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah

www.peraturan.go.id

19 2015, No.1296

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b. Pimpinan Perusahan Agen Pemegang Merek dan/atau Perusahan

swasta untuk calon penguji pada Unit Pelaksana Uji Berkala

Kendaraan Bermotor milik Perusahan Agen Pemegang Merek

dan/atau Perusahan Swasta.

Pasal 30

(1) Untuk melakukan penilaian terhadap calon tenaga penguji berkala

kendaraan bermotor, Direktur Jenderal dapat membentuk Tim penilai.

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun bahan penilaian kompetensi penguji berkala

kendaraan bermotor;

b. menyusun pedoman tentang tata cara pelaksanaan ujian

kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor;

c. menyelenggarakan ujian kompetensi penguji berkala kendaraan

bermotor;

d. menyiapkan bahan sertifikasi kompetensi penguji berkala

kendaraan bermotor.

e. memberikan saran dan/atau masukan kepada Direktur Jenderal

terkait dengan pengakatan calon tenaga penguji kendaraan

bermotor.

Pasal 31

(1) Hasil kerja tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus

segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan

pertimbangan kelulusan calon-calon tenaga penguji berkala

kendaraan bermotor yang bersangkutan.

(2) Pengangkatan sebagai tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi, tim penilai dan tata cara

pengangkatan tenaga penguji berkala kendaraan bermotor diatur dengan

peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Jenjang, Wewenang dan Tanggung Jawab Penguji

Pasal 33

(1) Tenaga penguji berkala kendaraan bermotor berdasarkan kompetensi

tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi, dikelompokan

menjadi :

www.peraturan.go.id

2015, No.1296 20

a. pembantu penguji;

b. penguji pemula

c. penguji tingkat satu.

d. penguji tingkat dua.

e. penguji tingkat tiga.

f. penguji tingkat empat.

g. penguji tingkat lima.

h. master penguji.

(2) Pembantu penguji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a

memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang

administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku.

(3) Penguji pemula sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b memiliki

keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang admistrasi uji

berkala pertama dan merawat alat uji.

(4) Penguji tingkat satu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c